IMPLEMENTASI RA KARGO INTERNASIONAL DITUNDA 3 BULAN

Posted on 7 Oktober 2011

0


Kemeterian Perhubungan (Kemenhub) memutuskan untuk menunda implementasi kebijakan Regulated Agent (RA) untuk kargo internasional hingga tiga bulan sampai 4 Januari 2012.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat yang dihadiri pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kemenhub, Kemenperin, PT Angkasa Pura II dan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) pada Selasa, (4/10).

Sebelumnya, kebijakan RA kargo internasional diputuskan berlaku pada 3 Oktober lalu. Namun ditunda karena masih adanya tumpang tindih aturan yakni, antara UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dengan UU No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan.

“Jadi selama tiga bulan ke depan akan ada harmonisasi antar-regulasi. Kalau Kemenhub itu concern-nya dari sisi keamanan yang mengacu pada UU Penerbangan, sedangkan Bea dan Cukai concern dari sisi nilai uang atas barang yang mengacu UU Kepabeanan,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti Singayuda Gumay.

Dalam harmonisasi itu, kata dia, kemungkinan akan keluar regulasi baru yang mengatur pula tentang teknis pemeriksaan. Selama ini, belum ada kesepakatan soal siapa yang akan memeriksa kargo di sana, apakah Bea Cukai, agen inspeksi, atau keduanya namun berbarengan. Saat ini, Kemhub sudah berkoordinasi dengan Bea Cukai, namun kesepakatan belum tercapai. “Perlu waktu untuk menyamakan persepsi,” ujarnya.

Penundaan agen inspeksi ini hanya berlaku untuk pengiriman barang dari KBN. “Untuk pengiriman barang biasa di luar KBN tetap harus diperiksa sebab menyangkut keamanan penerbangan dan menganut sistem pemeriksaan kargo umum, sehingga bisa diberlakukan lebih dulu mulai 16 Oktober 2011,” kata Herry.

Mengenai tarif agen inspeksi, Herry mengatakan, akan menyerahkan pada tim khusus. “Tim kecil ini sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya akan dibagi untuk mengurusi revisi SKEP/255/IV/2011 serta membicarakan tarif,” kata dia.

Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik KADIN Natsir Mansyur menyambut baik penundaan RA bagi kargo internasional di kawasan berikat tersebut. Natsir mengusulkan tarif pemeriksaan barang tidak lebih dari Rp 100/kg. Dengan begitu, lanjutnya, ongkos logistik di Indonesia tidak makin mahal sehingga menjamin daya saing produk lokal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Asperindo Syarifuddin mengatakan penundaan implementasi kargo internasional seharusnya juga diikuti oleh kargo domestik. Namun, menurutnya, keputusan menunda RA kargo domestik masih harus menunggu keputusan Menteri Perhubungan.

Menurut Syarifuddin, SKEP 255/IV/2011 merupakan regulasi yang mengikat proses pemeriksaan barang untuk kargo domestik dan internasional. Keputusan Kemenhub yang hanya menunda RA kargo internasional akan menimbulkan gejolak karena sikap yang cenderung tebang pilih.

Posted in: Nasional