FORWARDER ANCAM MOGOK AWAL PEKAN INI

Posted on 5 November 2011

0


Kalangan forwarder sepakat untuk menghentikan pengiriman barang ekspor mulai awal pekan ini menyusul rencana pemerintah menerapkan ketentuan agen inspeksi untuk kargo internasional per 7 November 2011.

Arman Yahya, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder (ALFI) Bandara Soekarno-Hatta, mengatakan pihaknya terpaksa melakukan aksi tersebut karena tidak ada pilihan lain untuk mengatasi kondisi di lapangan sebagai dampak diterapkannya kebijakan itu.

“Kami harapkan pengertian dan pemahaman yang jelas akan tindakan kami ini. Sekali lagi langkah ini terpaksa dilakukan sebagai sikap pembangkangan kami terhadap peraturan pemerintah yang sepihak dan tidak memihak kepada kepentingan nasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, kemarin malam.

Arman menekankan pihaknya sama sekali tidak berniat untuk membuat bisnis semua pihak menjadi tidak jalan akibat penghentian pengiriman barang ekspor tersebut.

Namun, kondisi di lapangan sudah sangat tidak kondusif sehingga pengusaha forwarder tidak memiliki alternatif lain kecuali menghentikan pengiriman barang ekspor. “Ini upaya terakhir kami.”

Menurut dia, ketentuan yang dikeluarkan oleh Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan tersebut amat sepihak dan merugikan kepentingan pebisnis nasional yang mengharapkan tarif kargo tidak melonjak dari semula Rp.60 per kg menjadi Rp.450perkg.

“Sebelumnya Rp.750 sampai Rp.850 per kilogram. Setelah kami berteriak, lalu tertunda dan berubah-ubah dengan gampangnya.”

Dimintai tanggapannya, Sekjen Serikat Perusahaan Pers (SPS) Ahmad Djauhar mengatakan pihaknya sangat berkepentingan untuk mendukung gerakan melawan peraturan yang bertentangan dengan prinsip efisiensi perekonomian nasional itu.

Apalagi, menurut dia, SPS telah berulang kali melakukan pendekatan dan berusaha meyakinkan pembuat kebijakan. “Namun mereka (Ditjen Perhubungan Udara) tidak mau mendengarkan masukan dan aspirasi kami.”

Kementerian Perhubungan, kata Djauhar, tampaknya lebih memilih untuk memaksakan peraturan yang menggunakan kedok ketentuan internasional yakni SKEP/255/IV/2011 tentang Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara.

Apabila ekspor kargo udara tujuan Internasional tidak berjalan, Djauhar memperkirakan kerugian yang dialami Indonesia sangat besar. “Hal ini makin mengurangi kredibilitas Indonesia di bidang daya saing Internasional.”

Kapuskom Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan belum bersedia berkomentar soal rencana aksi mogok kalangan pengusaha pengiriman di bandara sebagai protes terhadap ketentuan agen inspeksi.

Sebelumnya dia menegaskan implementasi kebijakan tersebut merupakan keharusan demi meningkatkan keselamatan.

Perhatian !!!

Bagaimana pendapat anda tentang regulasi ini, silahkan tulis komentar anda dibawah ini …

Posted in: Nasional